Kalteng, Sumsel dan Kalbar Dominasi Hotspot, Pemerintah Perkuat Operasi Karhutla

foto: kehutanan.go.id
ket: Petugas gabungan melakukan pemantauan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah

BUNGKAM.COM, JAKARTA – Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur sebagian wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi perkembangan positif dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Meski demikian, pemerintah belum menurunkan kewaspadaan karena sejumlah wilayah masih menunjukkan titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi.


Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, pada Jumat (4/9/2026) pukul 21.15 WIB tercatat 818 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional.


Dari enam provinsi yang menjadi prioritas pengendalian karhutla, Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan hotspot high confidence terbanyak, yakni 252 titik. Selanjutnya Sumatera Selatan sebanyak 165 titik, Kalimantan Barat 124 titik, Jambi 14 titik, Riau 13 titik, dan Kalimantan Selatan empat titik.


Kondisi tersebut membuat operasi pengendalian saat ini lebih diarahkan ke wilayah dengan konsentrasi hotspot tinggi, terutama Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat.


Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa keberadaan hotspot tidak secara otomatis berarti telah terjadi kebakaran. 


Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang dideteksi satelit sehingga setiap titik tetap perlu diverifikasi melalui pengecekan langsung atau groundcheck di lapangan.


Selain pemantauan satelit, tim gabungan yang terdiri dari Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha terus melakukan patroli serta penanganan di lapangan.


Upaya tersebut meliputi groundcheck, pemadaman darat, penyekatan penjalaran api, mopping up, pendinginan, hingga pemantauan untuk memastikan api tidak kembali menyala.


Untuk memperkuat operasi, pemerintah juga mengerahkan 53 unit armada udara di enam provinsi prioritas. Sebanyak 19 armada digunakan untuk patroli udara dan mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sedangkan 34 armada lainnya menjalankan operasi water bombing.


Pengerahan armada udara disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan, khususnya untuk menjangkau titik api yang sulit ditangani melalui operasi darat. Sementara OMC terus diupayakan pada wilayah yang memenuhi persyaratan meteorologis.


Di Kalimantan Barat, hujan yang turun pada Kamis (4/9/2026) memberikan bantuan alami dalam proses pembasahan lahan. Curah hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah membantu mendukung upaya pemadaman dan mengurangi potensi penjalaran api.


Namun, hujan belum menjadi alasan untuk menghentikan operasi. Pemerintah tetap mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali api, terutama pada lahan yang masih kering atau memiliki bara di bawah permukaan.


Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus di lahan gambut karena api dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali muncul apabila proses pendinginan tidak dilakukan secara menyeluruh.


Di sisi lain, kondisi kualitas udara juga terus dipantau. Data berbasis PM2,5 menunjukkan mayoritas wilayah Indonesia berada dalam kategori baik hingga sedang, tetapi beberapa wilayah di Kalimantan masih berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat.


Kondisi jarak pandang turut menjadi bagian dari pemantauan. BMKG memprakirakan jarak pandang di Pontianak dan Banjarmasin sekitar 10 kilometer pada periode tertentu pada 5 September 2026.


Sementara di Pekanbaru, jarak pandang pada pagi hari diprakirakan kurang dari 5 hingga 6 kilometer sebelum berangsur membaik pada siang hingga sore hari.


Kementerian Kehutanan menilai kondisi karhutla dan asap dapat berubah dengan cepat karena dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari aktivitas kebakaran, curah hujan, arah dan kecepatan angin, kelembapan, hingga dinamika atmosfer.


Karena itu, pemantauan tidak hanya mengandalkan data hotspot. Kondisi api di lapangan, kualitas udara, cuaca, sebaran asap, dan jarak pandang turut menjadi dasar dalam menentukan prioritas operasi.


“Hotspot, kondisi api di lapangan, kualitas udara, cuaca, sebaran asap, dan jarak pandang terus dipantau secara terpadu sebagai dasar penentuan prioritas operasi,” demikian penekanan Kementerian Kehutanan dalam upaya pengendalian karhutla.


Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Warga di wilayah yang terdampak asap diminta mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara dan cuaca serta menyesuaikan aktivitas apabila kondisi lingkungan memburuk.


Masyarakat yang menemukan asap, titik api, atau indikasi kebakaran juga diminta segera melaporkannya agar dapat ditindaklanjuti petugas. Laporan dapat disampaikan melalui Posko Karhutla Kementerian Kehutanan di nomor 021-5704618, WhatsApp +62 8131-00-35000, atau melalui email posko.karhutla@kehutanan.go.id.

Post a Comment

أحدث أقدم