 |
| foto: istimewa ket: bkpsdm balangan evaluasi kenaikan pangkat sekaligus persiapan periode berikutnya bagi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan yang digelar di AONE Hotel Jakarta. |
BUNGKAM.COM, BALANGAN – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Balangan menemukan sejumlah persoalan dalam implementasi Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).
Temuan tersebut disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam evaluasi kenaikan pangkat sekaligus persiapan periode berikutnya bagi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan yang digelar di AONE Hotel Jakarta.
Kegiatan yang difasilitasi BKD Provinsi Kalimantan Selatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru serta Direktorat Pengadaan dan Mutasi ASN BKN Pusat.
Delegasi Kabupaten Balangan terdiri atas Reza Fahdina dari BKPSDM, Eddy Mufiannoor dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Akhmad Rahimi dari Dinas Kesehatan.
Dalam evaluasi tersebut, BKPSDM Balangan mengungkap masih terdapat PNS yang masuk dalam daftar usulan KPO, namun berdasarkan ketentuan masih memerlukan penyesuaian.
Beberapa di antaranya yakni guru berstatus pelaksana yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S-1, serta PNS pelaksana golongan I dan II yang memiliki pendidikan di bawah SLTA.
PIC Kenaikan Pangkat Kabupaten Balangan, Reza Fahdina mengatakan temuan tersebut menjadi masukan untuk menyempurnakan layanan kepegawaian berbasis digital.
“Kami sangat mendukung otomatisasi layanan kenaikan pangkat karena memberikan banyak kemudahan, akan tetapi dalam implementasinya masih ada beberapa kondisi yang perlu disempurnakan agar daftar KPO yang dihasilkan sistem benar-benar sesuai dengan ketentuan,” ujarnya, Senin (31/8/26).
إرسال تعليق