 |
| foto: kehutanan.go.id ket: Upaya pengendalian karhutla |
BUNGKAM.COM, JAKARTA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia masih membutuhkan kewaspadaan tinggi.
Meski jumlah titik panas menurun di empat provinsi prioritas, peningkatan hotspot di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat membuat operasi pengendalian tetap diperkuat.
Data SiPongi Kementerian Kehutanan berdasarkan pemantauan satelit NASA Terra/Aqua, SNPP dan NOAA-20 mencatat 20.378 hotspot secara nasional pada 29 Agustus 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan 18.092 hotspot pada 28 Agustus dan 14.788 hotspot pada 27 Agustus.
Dari enam provinsi yang menjadi prioritas pengendalian karhutla, Kalimantan Selatan menjadi salah satu wilayah yang menunjukkan perkembangan positif. Jumlah hotspot di provinsi tersebut turun dari 1.354 menjadi 867 titik.
Penurunan juga terjadi di Sumatera Selatan dari 1.036 menjadi 808 hotspot, Riau dari 265 menjadi 254 hotspot, serta Jambi dari 181 menjadi 159 hotspot.
Namun, kondisi berbeda terjadi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Hotspot di Kalimantan Tengah meningkat dari 7.703 menjadi 8.488 titik, sedangkan Kalimantan Barat mengalami kenaikan dari 3.384 menjadi 6.526 titik.
Perbedaan perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian karhutla tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama di setiap wilayah.
Kondisi lahan, cuaca, ketersediaan sumber air hingga arah penjalaran api menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi penanganan.
Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan pun terus melakukan berbagai upaya, mulai dari patroli, pengecekan titik panas, pemadaman darat, penyekatan penjalaran api hingga pendinginan untuk mencegah munculnya kembali titik api.
Berdasarkan laporan operasi per 29 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB, terdapat 112 laporan kejadian karhutla dan groundcheck firespot yang tersebar di 11 provinsi.
Sebanyak 47 kejadian telah dinyatakan padam, sementara 65 kejadian lainnya masih dalam proses penanganan.
Operasi tersebut melibatkan Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat serta pihak swasta.
Kementerian Kehutanan menilai keterlibatan lintas sektor menjadi bagian penting dalam mempercepat pengendalian karhutla.
Penanganan tidak hanya diarahkan untuk memadamkan api, tetapi juga mencegah penjalaran dan memastikan area yang telah dipadamkan tidak kembali terbakar.
“Pengendalian terus dilakukan melalui patroli, groundcheck, pemadaman darat, mopping up, pendinginan, serta pemantauan lokasi yang berpotensi mengalami penyalaan kembali,” demikian penegasan dalam laporan perkembangan penanganan karhutla.
Dukungan dari udara juga tetap disiapkan melalui operasi water bombing dan patroli udara. Selain itu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus diupayakan pada wilayah yang memiliki kondisi meteorologis yang mendukung untuk membantu meningkatkan pembasahan lahan.
Sepanjang 2026, tercatat sebanyak 4.682 operasi penanganan karhutla telah dilakukan dengan luas area yang ditangani mencapai 38.277,43 hektare. Angka tersebut merupakan akumulasi penanganan yang dilakukan Manggala Agni bersama berbagai unsur terkait.
Di sisi lain, pemerintah juga memberi perhatian terhadap dampak asap yang ditimbulkan karhutla. Pemantauan kualitas udara menunjukkan kondisi yang berbeda-beda di enam provinsi prioritas.
Sejumlah titik pemantauan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah bahkan masuk kategori berbahaya. Sementara di Kalimantan Selatan, kualitas udara tertinggi terpantau berada pada kategori sangat tidak sehat.
Dampak asap juga terlihat dari jarak pandang di sejumlah ibu kota provinsi. Pada pengamatan BMKG 29 Agustus pagi, jarak pandang di Banjarmasin tercatat hanya sekitar 0,5 kilometer dengan kondisi berasap.
Palangka Raya berada di kisaran 3 kilometer, Pontianak 0,8 kilometer, Jambi 0,8 kilometer dan Pekanbaru 2,5 kilometer dengan kondisi berasap.
Kondisi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu karena dipengaruhi konsentrasi asap, arah angin, kecepatan angin, curah hujan serta kondisi atmosfer. Karena itu, pemantauan dilakukan secara terpadu untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.
“Perkembangan hotspot, kondisi api di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca dan jarak pandang terus dipantau sebagai dasar menentukan langkah operasi berikutnya,” tegas Kementerian Kehutanan.
Sementara itu, penurunan hotspot di sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Selatan, menjadi perkembangan yang perlu dipertahankan. Pemerintah tetap meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan karena titik panas dapat kembali muncul ketika kondisi lahan masih kering.
Masyarakat juga diingatkan untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Warga yang berada di wilayah terdampak asap diminta mengikuti informasi resmi terkait kualitas udara, cuaca dan jarak pandang sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.
Kementerian Kehutanan juga mengingatkan bahwa hotspot yang terdeteksi satelit tidak otomatis berarti satu kejadian kebakaran. Titik tersebut merupakan indikasi anomali suhu permukaan sehingga masih membutuhkan verifikasi melalui groundcheck untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Masyarakat yang menemukan asap maupun titik api diminta segera melaporkannya kepada petugas agar dapat dilakukan penanganan sedini mungkin.
Dengan kondisi hotspot yang masih fluktuatif, pemerintah menegaskan pengendalian karhutla akan terus dilakukan secara terpadu.
Penanganan tidak hanya berfokus pada api yang terlihat, tetapi juga diarahkan untuk mencegah kebakaran meluas serta mengurangi dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
إرسال تعليق