Pembiayaan APBN Tembus Rp62,6 Triliun, Perumahan dan Pendidikan Jadi Sasaran

foto: kemenkeu.go.id
ket: Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan perkembangan realisasi APBN dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta.

BUNGKAM.COM, JAKARTA – Pemerintah terus mengarahkan pembiayaan investasi dalam APBN 2026 ke sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi pembiayaan investasi tercatat mencapai Rp62,6 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pembiayaan tersebut digunakan untuk mendukung berbagai sektor, mulai dari pangan, pertanian, perumahan, pendidikan hingga pembangunan infrastruktur.

“Ini adalah semua digunakan untuk investasi. Untuk menjadi uang yang dari APBN untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membuat supaya cadangan beras itu cukup,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan cadangan pangan, terutama menghadapi perkiraan siklus kemarau yang cukup panjang.

Salah satu penerima pembiayaan adalah Perum Bulog yang mendapat dukungan untuk pengamanan cadangan beras pemerintah. Pembiayaan tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan beras, membantu stabilitas harga sekaligus mendukung kesejahteraan petani.

Di sektor pendidikan, pemerintah menambah dana abadi untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp15 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung program beasiswa.

Hingga saat ini, LPDP telah mendanai 20.792 penerima beasiswa. Jika digabung dengan penerima manfaat melalui berbagai program kolaborasi, jumlahnya telah mencapai lebih dari 37.000 orang.

Sektor perumahan juga mendapat dukungan melalui pembiayaan investasi pemerintah. Hingga 31 Agustus 2026, pembiayaan untuk sektor tersebut mencapai sekitar Rp11 triliun.

Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), penyaluran pembiayaan telah mencapai lebih dari 139 ribu unit rumah dengan nilai Rp17,4 triliun. Program tersebut telah menjangkau masyarakat di 35 provinsi.

Sementara itu, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) memperoleh dukungan untuk pengadaan dan pengelolaan lahan yang dibutuhkan dalam pembangunan proyek-proyek strategis pemerintah.

Selain LMAN, pembiayaan investasi juga disalurkan melalui sejumlah lembaga dan badan lain, di antaranya Lembaga Keuangan Indonesia (LKI), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), serta Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Di sisi lain, realisasi pembiayaan utang neto pemerintah hingga 31 Agustus 2026 tercatat sebesar Rp506 triliun. Suahasil menyebut realisasi tersebut masih berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam APBN.

“Ini on track. Karena itu, sesuai dengan rencana APBN, dia on track, kita perhatikan terus ke depannya dan kita laporkan terus,” ungkapnya.

Pemerintah juga mencermati kondisi pasar Surat Berharga Negara (SBN) di tengah ketidakpastian ekonomi global. Yield spread SBN Indonesia terhadap US Treasury tercatat sekitar 217 basis poin.

Suahasil mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu indikator yang terus dipantau pemerintah bersama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas pasar keuangan.

Di pasar perdana, minat investor juga tercermin dari rasio bid to cover dalam lelang surat utang pemerintah. Rata-rata bid to cover ratio lelang SUN tercatat 1,88 kali, sedangkan lelang SBSN mencapai 2,53 kali.