 |
| foto: kehutanan.go.id ket: Petugas gabungan melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) |
BUNGKAM.COM, JAKARTA – Pemerintah memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengerahkan ribuan personel serta mengoptimalkan pemantauan dan penanganan di sejumlah wilayah rawan.
Sebanyak 12.880 personel gabungan dikerahkan dalam operasi tersebut. Mereka berasal dari Manggala Agni Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api (MPA), pelaku usaha hingga relawan.
Pengerahan kekuatan tersebut difokuskan untuk memastikan setiap indikasi kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas.
Penempatan personel dan sarana pemadaman dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arah angin, karakteristik lahan, akses menuju lokasi hingga potensi dampak terhadap permukiman dan fasilitas publik.
Operasi di lapangan tidak hanya mengandalkan pemadaman. Petugas juga melakukan patroli terpadu, pemadaman awal dan lanjutan, pembuatan sekat bakar, pendinginan atau mopping up, serta penjagaan di area yang telah dipadamkan guna mencegah api kembali muncul.
Selain kekuatan darat, pemerintah menyiapkan dukungan udara melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan pengerahan pesawat patroli serta water bombing. Pelaksanaan OMC dilakukan berdasarkan ketersediaan awan potensial yang sebelumnya dianalisis oleh BMKG.
Kementerian Kehutanan menilai pencegahan tetap menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman karhutla. Masyarakat dan pelaku usaha kembali diingatkan agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.
“Jangan sekali-kali melakukan pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar,” menjadi penegasan pemerintah dalam upaya mencegah munculnya kebakaran baru.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, pemerintah memastikan proses penegakan hukum akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menekan potensi kebakaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia.
Sementara itu, pemerintah juga meningkatkan pemantauan terhadap dampak asap terhadap masyarakat. Kualitas udara, jarak pandang penerbangan, kesiapan layanan kesehatan hingga aktivitas pendidikan terus dipantau melalui koordinasi lintas instansi.
Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan menjadi perhatian khusus. Mereka diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, menggunakan masker yang sesuai serta memperbanyak asupan air.
Pemantauan titik panas juga terus dilakukan melalui Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan dengan dukungan citra satelit Terra-Aqua NASA. Data hingga 21 Agustus 2026 menunjukkan indikasi hotspot masih berfluktuasi seiring kondisi kemarau.
Pemerintah menjelaskan bahwa keberadaan hotspot dari hasil pemantauan satelit tidak dapat langsung diartikan sebagai jumlah kebakaran aktif. Setiap indikasi yang terdeteksi tetap membutuhkan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya, lokasi serta luas area yang terdampak.
Enam provinsi menjadi perhatian khusus dalam pengendalian karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Sejumlah kabupaten dan kota di wilayah tersebut dipantau secara intensif karena memiliki potensi kerawanan yang cukup tinggi.
Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, petugas pemadam, relawan dan masyarakat terus diperkuat agar respons terhadap setiap laporan dapat dilakukan dengan cepat.
Pemerintah juga mengajak masyarakat berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan titik api maupun kepulan asap kepada posko pengendalian karhutla, BPBD atau aparat pemerintah setempat.
Melalui kombinasi pemantauan satelit, verifikasi lapangan, pengerahan personel, pemadaman darat dan dukungan udara, pemerintah menargetkan penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat sekaligus mencegah kebakaran meluas dan mengurangi dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Posting Komentar