 |
| foto: Kalselprov.go.id ket: Penanganan karhutla di Kalimantan Selatan |
BUNGKAM.COM, BANJARBARU – Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan tidak hanya diarahkan pada pemadaman api, tetapi juga memastikan lahan yang telah terbakar tidak kembali memunculkan titik panas.
Keterbatasan sumber air di sejumlah lokasi menjadi salah satu persoalan yang dihadapi petugas saat melakukan pemadaman maupun pembasahan.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah menyiapkan sumber air alternatif melalui pembangunan sejumlah sumur bor.
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat mengatakan ketersediaan air menjadi bagian penting dalam rangkaian penanganan karhutla.
Menurutnya, setelah api berhasil dikendalikan, lahan harus tetap dalam kondisi basah untuk mencegah api kembali muncul.
“Setelah mati dipastikan harus tetap basah,” ujar Jumhur di Banjarbaru, Senin (24/8/2026).
Ia menjelaskan, petugas di lapangan masih menghadapi kendala ketika membutuhkan pasokan air untuk melakukan pembasahan. Karena itu, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membangun sumber air melalui sumur bor di sejumlah titik yang membutuhkan.
“Kita insya Allah akan membangun beberapa sumber bor ke bawah, mungkin sampai 40-50 meter ke bawah dan itu adalah sumber air,” katanya.
Pembangunan sumur bor tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan tim gabungan dalam melakukan pemadaman, khususnya di kawasan yang sulit mendapatkan sumber air permukaan.
Kebutuhan air tidak hanya diperlukan ketika api masih berkobar. Setelah api padam, proses pendinginan dan pembasahan tetap harus dilakukan untuk memastikan bara yang berada di dalam tanah tidak kembali menjadi titik api.
Karena itu, strategi penanganan karhutla mulai diarahkan pada upaya yang lebih menyeluruh, mulai dari pemadaman, pendinginan hingga pemantauan pascapemadaman.
Di lapangan, penanganan dilakukan melalui kolaborasi berbagai unsur. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, kementerian dan lembaga, TNI, Polri serta masyarakat terlibat dalam upaya mengendalikan kebakaran.
“Sekarang semua bekerja keras, berkolaborasi masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, BNPB, kementerian dan lembaga, TNI, Polri,” tutur Jumhur.
Selain persoalan kebakaran, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap dampak asap bagi masyarakat. Sektor kesehatan dilibatkan untuk memantau kondisi warga yang berpotensi terdampak paparan asap karhutla.
Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan hingga puskesmas disebut turut melakukan langkah antisipasi agar gangguan kesehatan akibat kabut asap dapat ditekan.
Upaya tersebut berjalan bersamaan dengan strategi mitigasi untuk menekan luasan karhutla sepanjang 2026. Pemerintah berharap luas area terbakar tahun ini tetap jauh di bawah kondisi yang terjadi pada 2023.
Data sementara yang disampaikan menunjukkan luas lahan terbakar pada 2026 berada di kisaran 8 ribu hektare. Angka tersebut masih jauh dibandingkan luasan karhutla pada 2023 yang mencapai sekitar 190 ribu hektare.
“Kita berharap tidak sampai atau jauh dari angka itu. Artinya ada keberhasilan kerja-kerja mitigasi sebelum bencana,” pungkasnya.
Dengan penambahan sumber air melalui sumur bor dan penguatan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap penanganan karhutla di Kalsel dapat dilakukan lebih cepat sekaligus mencegah api kembali muncul setelah proses pemadaman.
Posting Komentar